12/12/2008

CAK MUNIR


Nama:
Munir, SH
Lahir:
Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965
Meninggal:
Amesterdam, 7 September 2004
Agama:
Islam
Isteri:
Suciwati
Anak:
Soultan Alif Allend (12 Oktober 1998)
Diva (2 tahun)
Ibu:
Ny Jamilah
Jabatan Terakhir:
Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial
Pendidikan:
S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1990

Karir:
= Karyawan perusahaan persewaan sound system dan penjualan alat elektronik
= Sukarelawan LBH Surabaya (1989)
= Ketua LBH Surabaya Pos Malang (1991)
= Koordinator Divisi Pembunuhan dan Divisi Hak Sipil Politik LBH Surabaya 

(1992-1993)
= Kepala Bidang Operasional LBH Surabaya (1993-1995)
= Direktur LBH Semarang (1996)
= Sekretaris Bidang Operasional YLBHI (1996)
= Wakil Ketua Bidang Operasional YLBHI (1997)
= Wakil Ketua Dewan Pengurus YLBHI (1998)
= Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak 

Kekerasan (Kontras) (16 April 1998-2001)
= Ketua Dewan Pengurus Kontras (2001)
= Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial 

(2004)

Organisasi:
= Sekretaris Al-Irsyad Kebupaten Malang (1998)
= Sekretaris Badan Perwakilan Mahasiswa FH Universitas Brawijaya (1988)
= Ketua Senat Mahasiswa FH Universitas Brawijaya (1989)
= Anggota HMI
= Divisi Legal Komite Solidaritas untuk Marsinah
= Sekretaris Tim Pencari Fakta Forum Indonesia Damai

Penghargaan:
= Satu orang dari 20 pemimpin politik muda Asia pada milenium baru oleh 

Majalah Asiaweek (Oktober 1999)
= Right Livelihood Award 2000 di Swedia (Pengabdian di bidang HAM dan kontrol 

terhadap militer di Indonesia (8 Desember 2000)
= Man of The Year versi majalah Ummat (1998)

Alamat Rumah:
Jalan Cendana XII No.12, Jakasampurna Permai, Bekasi Barat

Alamat Kantor:
Kontras: Jalan Borobudur No.14, Jakarta Pusat
YLBHI: Jalan Diponegoro No.74, Jakarta PusatSi Pahlawan Orang Hilang


Mantan Koordinator Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak 

Kekerasan) ini pantas dijuluki sebagai pahlawan orang hilang. Dia seorang 

pejuang HAM sejati yang gigih dan berani. Keberaniannya jauh melampaui sosok 

pisiknya yang kerempeng. Namun, sayang, Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau 

Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial kelahiran Malang 8 Desember 1965 ini, 

wafat dalam usia relatif muda, 39 tahun, dalam penerbangan menuju Amsterdam, 

7 September 2004.


Pada 6 September 2004, isterinya Suciwati dan anaknya Soultan Alif Allend 

melepas Munir menuju Amsterdam (Belanda) untuk melanjutkan studi program 

master (S2) di Universitas Utrecht, Belanda. Alumni Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya ini, sekitar pukul 21.55 WIB, naik Garuda Indonesia 

GA-974 menuju Singapura untuk kemudian transit terbang ke Amsterdam. Tiba di 

Singapura pukul 00.40 waktu Singapura, kemudian pukul pukul 01.50 waktu 

Singapura take off menuju Amsterdam. 


Menurut sumber Tokoh Indonesia di PT Garuda Indonesia, tiga jam setelah 

pesawat GA-974 take off dari Singapura, supervisor awak kabin bernama Najib 

melaporkan kepada pilot Pantun Matondang bahwa seorang penumpang bernama 

Munir yang duduk di kursi nomor 40 G menderita sakit. Munir bolak balik ke 

toilet. Pilot meminta Najib terus memonitor kondisi Munir. Munir pun 

dipindahkan duduk di sebelah seorang penumpang yang kebetulan berprofesi 

dokter yang juga berusaha menolongnya. Penerbangan menuju Amsterdam menempuh 

waktu 12 jam. Namun dua jam sebelum mendarat 7 September 2004, pukul 08.10 

waktu Amsterdam di bandara Schipol Amsterdam, saat diperiksa, Munir telah 

meninggal dunia.

Pejuang hak asasi manusia (HAM) itu, pergi untuk selama-lamanya. Bangsa ini 

kehilangan seorang tokoh muda yang dikenal gigih membela kebenaran sejak Pak 

Harto masih berkuasa. Kematian pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban 

Tindak Kekerasan (Kontras), itu pun segera mendapat perhatian amat luas di 

Indonesia. Banyak SMS dan telepon ke berbagai media menanyakan kebenaran 

berita duka itu. 


Sejumlah orang terkejut dan bersedih. Mereka berdatangan ke rumah almarhum 

yang tampak sederhana di Jalan Cendana XII No.12 Jakasampurna Permai, Bekasi 

Barat. Di antaranya, para aktivis LSM, Munarman (YLBHI), dan Smita 

Notosusanto (Cetro) serta para keluarga korban pelanggaran HAM Semanggi I-II, 

Trisakti, Mei 98, dan Tanjung Priok. 


Pejuang HAM yang sempat bekerja di sebuah perusahaan persewaan soud system 

dan menjual alat-alat elktronik, itu sejak mahasiswa terkenal keras hati. 

Sebelum menyelesaikan studinya di FH Universitas Brawidjaja (1990) sudah 

aktif sebagai sukarelawan LBH Surabaya (1989). Kemudian menjadi anggota LBH 

dan menjabat Ketua LBH Surabaya Pos Malang (1991). Lalu menjabat Koordinator 

Divisi Pembunuhan dan Divisi Hak Sipil Politik LBH Surabaya (1992-1993) dan 

Kepala Bidang Operasional LBH Surabaya (1993-1995).

Sebelum hijrah ke Jakarta menjabat Sekretaris Bidang Operasional YLBHI 

(1996), dia lebih dulu menjabat Direktur LBH Semarang (1996). Kemudian di 

YLBHI dia menjabat Wakil Ketua Bidang Operasional (1997) dan Wakil Ketua 

Dewan Pengurus YLBHI (1998). Sampai kemudian dia mendirikan dan menjabat 

Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak 

Kekerasan (Kontras) (16 April 1998-2001) dan Ketua Dewan Pengurus Kontras 

(2001).

Saat menjabat Koordinator Kontras namanya melambung sebagai seorang pejuang 

bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa itu. Ketika itu dia membela 

para aktivis yang menjadi korban penculikan Tim Mawar dari Kopassus. Setelah 

Pak Harto jatuh, penculikan itu menjadi alasan pencopotan Danjen Kopassus 

(waktu itu) Prabowo Subianto dan diadilinya para anggota tim Mawar. 

Dia pun memperoleh The Right Livelihood Award di Swedia (2000) sebuah 

penghargaan prestisius yang disebut sebagai Nobel alternatif. Sebelumnya, 

Majalah Asiaweek (Oktober 1999) menobatkannya menjadi salah seorang dari 20 

pemimpin politik muda Asia pada milenium baru dan Man of The Year versi 

majalah Ummat (1998). Ia mendapat hadiah uang dari Yayasan The Right 

Livelihood Award sebesar Rp 500 juta. Separoh dari hadiah itu diberikan ke 

Kontras dan sebagian lagi dikirim kepada ibunya di Malang untuk renovasi 

rumah. 

Sementara, kendati namanya sudah mendunia, Munir tetap hidup bersahaja. 

Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial 

(2004), ini tinggal di rumah sederhana dan ke mana-mana naik sepeda motor. 

Sekali waktu motornya pernah dicuri. Padahal ia pun sering mendapat ancaman. 

Saat membongkar kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah, ia pun diancam akan 

dijadikan sosis oleh orang yang mengaku aparat keamanan. Begitu pula ketika 

dia membongkar kasus penculikan aktivis mahasiswa pada akhir kekuasaan 

Soeharto. Bahkan rumah ibunya pun (Ny Jamilah, 78) pernah diancam bom. Dia 

juga pernah diisukan anak Gerwani oleh sebuah majalah. Majalah itu kemudian 

minta maaf. 


Munir merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara. Di kalangan keluarga, 

teman dekat dan tetangganya, dia dikenal sebagai orang yang memiliki 

kepedulian sosial. “Sejak mengenyam pendidikan di SD Muhammadiyah di kota 

kelahirannya dia terlihat suka menolong orang lain,” ungkap Ali Ahmad, salah 

seorang keluarga almarhum kepada Jawa Pos.

 
Minur meninggal seorang istri, Suciwati, dan dua orang anak, Sultan Alif 

Allende (5) dan Diva (2). Menurut penuturan isterinya, tak ada satu pun 

firasat yang dirasakan sebelum kepergian Munir yang begitu mendadak ini. 

Pertemuan mereka terakhir terjadi Senin malam 6 September 2004, tatkala 

mereka melepas Munir terbang ke Belanda dengan pesawat Garuda. 


Mereka tiba di bandara sekitar satu setengah jam sebelum pesawat take off. Di 

bandara, teman-teman Munir dari Imparsial sudah ada yang ikut menunggu. Saat 

itu, Munir memang tampak berat berpisah dengan keluarganya. Meski, 

rencananya, isteri dan anaknya akan menyusul beberapa bulan kemudian. 

Isterinya sangat terkejut, ketika Usman Hamid (koordinator Kontras) 

memberitahukan meninggalnya Munir.


Belum diketahui pasti apa penyakit yang menyebabkan kematian Munir. Dalam 

general check up yang dilakukan sebelum Munir berangkat ke Belanda, sebagai 

salah satu prasyarat yang harus disertakan, kondisi kesehatannya dinyatakan 

baik-baik saja. Menurut Suciwati, setahun lalu, Munir memang sempat di rawat 

di RS Saint Carolus. “Saat itu, dokter berpesan supaya suami saya itu tidak 

terlalu lelah. Kalau bisa, dalam sebulan, istilahnya liburnya seminggu,” kata 

Suciwati.


Memang semakin mendekati hari keberangkatannya ke Belanda, Munir terlihat 

sibuk ke sana-kemari untuk menghadiri dengan berbagai acara dan persiapan. 

Misalnya, pada Selasa ada pesta perpisahan yang dilakukan Kontras. Lalu, pada 

Jumatnya, 3 September 2004, Munir menghadiri acara makan siang bersama di 

Kantor Imparsial di Jalan Diponegoro, Jakarta. Sore harinya masih ada acara 

"perpisahan" yang diadakan Propatria di Hotel Santika, Jakarta. Tapi, kondisi 

Munir saat itu tampak baik-baik.


Dalam acara itu Munir banyak menyampaikan harapan bahwa dia akan mengambil 

program doktor sekaligus, meskipun beasiswa yang diperolehnya hanya untuk 

program master di Universitas Utrecht. ►tsl

BUNG HATTA


Sang Proklamator

Mohammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi. Di kota 

kecil yang indah inilah Bung Hatta dibesarkan di lingkungan keluarga ibunya. 

Ayahnya, Haji Mohammad Djamil, meninggal ketika Hatta berusia delapan bulan. 

Dari ibunya, Hatta memiliki enam saudara perempuan. Ia adalah anak laki-laki 

satu-satunya.

Sejak duduk di MULO di kota Padang, ia telah tertarik pada pergerakan. Sejak 

tahun 1916, timbul perkumpulan-perkumpulan pemuda seperti Jong Java, Jong 

Sumatranen Bond, Jong Minahasa. dan Jong Ambon. Hatta masuk ke perkumpulan 

Jong Sumatranen Bond.

Sebagai bendahara Jong Sumatranen Bond, ia menyadari pentingnya arti keuangan 

bagi hidupnya perkumpulan. Tetapi sumber keuangan baik dari iuran anggota 

maupun dari sumbangan luar hanya mungkin lancar kalau para anggotanya 

mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin. Rasa tanggung jawab dan disiplin 

selanjutnya menjadi ciri khas sifat-sifat Mohammad Hatta.

Masa Studi di Negeri Belanda
Pada tahun 1921 Hatta tiba di Negeri Belanda untuk belajar pada Handels Hoge 

School di Rotterdam. Ia mendaftar sebagai anggota Indische Vereniging. Tahun 

1922, perkumpulan ini berganti nama menjadi Indonesische Vereniging. 

Perkumpulan yang menolak bekerja sama dengan Belanda itu kemudian berganti 

nama lagi menjadi Perhimpunan Indonesia (PI).

Hatta juga mengusahakan agar majalah perkumpulan, Hindia Poetra, terbit 

secara teratur sebagai dasar pengikat antaranggota. Pada tahun 1924 majalah 

ini berganti nama menjadi Indonesia Merdeka.

Hatta lulus dalam ujian handels economie (ekonomi perdagangan) pada tahun 

1923. Semula dia bermaksud menempuh ujian doctoral di bidang ilmu ekonomi 

pada akhir tahun 1925. Karena itu pada tahun 1924 dia non-aktif dalam PI. 

Tetapi waktu itu dibuka jurusan baru, yaitu hukum negara dan hukum 

administratif. Hatta pun memasuki jurusan itu terdorong oleh minatnya yang 

besar di bidang politik.

Perpanjangan rencana studinya itu memungkinkan Hatta terpilih menjadi Ketua 

PI pada tanggal 17 Januari 1926. Pada kesempatan itu, ia mengucapkan pidato 

inaugurasi yang berjudul "Economische Wereldbouw en 

Machtstegenstellingen"--Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan kekuasaan. 

Dia mencoba menganalisis struktur ekonomi dunia dan berdasarkan itu, menunjuk 

landasan kebijaksanaan non-kooperatif. 

Sejak tahun 1926 sampai 1930, berturut-turut Hatta dipilih menjadi Ketua PI. 

Di bawah kepemimpinannya, PI berkembang dari perkumpulan mahasiswa biasa 

menjadi organisasi politik yang mempengaruhi jalannya politik rakyat di 

Indonesia. Sehingga akhirnya diakui oleh Pemufakatan Perhimpunan Politik 

Kebangsaan Indonesia (PPPI) PI sebagai pos depan dari pergerakan nasional 

yang berada di Eropa.

PI melakukan propaganda aktif di luar negeri Belanda. Hampir setiap kongres 

intemasional di Eropa dimasukinya, dan menerima perkumpulan ini. Selama itu, 

hampir selalu Hatta sendiri yang memimpin delegasi.

Pada tahun 1926, dengan tujuan memperkenalkan nama "Indonesia", Hatta 

memimpin delegasi ke Kongres Demokrasi Intemasional untuk Perdamaian di 

Bierville, Prancis. Tanpa banyak oposisi, "Indonesia" secara resmi diakui 

oleh kongres. Nama "Indonesia" untuk menyebutkan wilayah Hindia Belanda 

ketika itu telah benar-benar dikenal kalangan organisasi-organisasi 

internasional.

Hatta dan pergerakan nasional Indonesia mendapat pengalaman penting di Liga 

Menentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial, suatu kongres internasional 

yang diadakan di Brussels tanggal 10-15 Pebruari 1927. Di kongres ini Hatta 

berkenalan dengan pemimpin-pemimpin pergerakan buruh seperti G. Ledebour dan 

Edo Fimmen, serta tokoh-tokoh yang kemudian menjadi negarawan-negarawan di 

Asia dan Afrika seperti Jawaharlal Nehru (India), Hafiz Ramadhan Bey (Mesir), 

dan Senghor (Afrika). Persahabatan pribadinya dengan Nehru mulai dirintis 

sejak saat itu.

Pada tahun 1927 itu pula, Hatta dan Nehru diundang untuk memberikan ceramah 

bagi "Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian dan Kebebasan" di Gland, 

Swiss. Judul ceramah Hatta L 'Indonesie et son Probleme de I' Independence 

(Indonesia dan Persoalan Kemerdekaan). 

Bersama dengan Nazir St. Pamontjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Madjid 

Djojoadiningrat, Hatta dipenjara selama lima setengah bulan. Pada tanggal 22 

Maret 1928, mahkamah pengadilan di Den Haag membebaskan keempatnya dari 

segala tuduhan. Dalam sidang yang bersejarah itu, Hatta mengemukakan pidato 

pembelaan yang mengagumkan, yang kemudian diterbitkan sebagai brosur dengan 

nama "Indonesia Vrij", dan kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia 

sebagai buku dengan judul Indonesia Merdeka.

Antara tahun 1930-1931, Hatta memusatkan diri kepada studinya serta penulisan 

karangan untuk majalah Daulat Ra‘jat dan kadang-kadang De Socialist. Ia 

merencanakan untuk mengakhiri studinya pada pertengahan tahun 1932.

Kembali ke Tanah Air
Pada bulan Juli 1932, Hatta berhasil menyelesaikan studinya di Negeri Belanda 

dan sebulan kemudian ia tiba di Jakarta. Antara akhir tahun 1932 dan 1933, 

kesibukan utama Hatta adalah menulis berbagai artikel politik dan ekonomi 

untuk Daulat Ra’jat dan melakukan berbagai kegiatan politik, terutama 

pendidikan kader-kader politik pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. 

Prinsip non-kooperasi selalu ditekankan kepada kader-kadernya. 

Reaksi Hatta yang keras terhadap sikap Soekarno sehubungan dengan penahannya 

oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang berakhir dengan pembuangan Soekarno ke 

Ende, Flores, terlihat pada tulisan-tulisannya di Daulat Ra’jat, yang 

berjudul "Soekarno Ditahan" (10 Agustus 1933), "Tragedi Soekarno" (30 

Nopember 1933), dan "Sikap Pemimpin" (10 Desember 1933).

Pada bulan Pebruari 1934, setelah Soekarno dibuang ke Ende, Pemerintah 

Kolonial Belanda mengalihkan perhatiannya kepada Partai Pendidikan Nasional 

Indonesia. Para pimpinan Partai Pendidikan Nasional Indonesia ditahan dan 

kemudian dibuang ke Boven Digoel. Seluruhnya berjumlah tujuh orang. Dari 

kantor Jakarta adalah Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Bondan. Dari kantor 

Bandung: Maskun Sumadiredja, Burhanuddin, Soeka, dan Murwoto. Sebelum ke 

Digoel, mereka dipenjara selama hampir setahun di penjara Glodok dan 

Cipinang, Jakarta. Di penjara Glodok, Hatta menulis buku berjudul “Krisis 

Ekonomi dan Kapitalisme”.

Masa Pembuangan
Pada bulan Januari 1935, Hatta dan kawan-kawannya tiba di Tanah Merah, Boven 

Digoel (Papua). Kepala pemerintahan di sana, Kapten van Langen, menawarkan 

dua pilihan: bekerja untuk pemerintahan kolonial dengan upah 40 sen sehari 

dengan harapan nanti akan dikirim pulang ke daerah asal, atau menjadi buangan 

dengan menerima bahan makanan in natura, dengan tiada harapan akan 

dipulangkan ke daerah asal. Hatta menjawab, bila dia mau bekerja untuk 

pemerintah kolonial waktu dia masih di Jakarta, pasti telah menjadi orang 

besar dengan gaji besar pula. Maka tak perlulah dia ke Tanah Merah untuk 

menjadi kuli dengan gaji 40 sen sehari.

Dalam pembuangan, Hatta secara teratur menulis artikel-artikel untuk surat 

kabar Pemandangan. Honorariumnya cukup untuk biaya hidup di Tanah Merah dan 

dia dapat pula membantu kawan-kawannya. Rumahnya di Digoel dipenuhi oleh 

buku-bukunya yang khusus dibawa dari Jakarta sebanyak 16 peti. Dengan 

demikian, Hatta mempunyai cukup banyak bahan untuk memberikan pelajaran 

kepada kawan-kawannya di pembuangan mengenai ilmu ekonomi, sejarah, dan 

filsafat. Kumpulan bahan-bahan pelajaran itu di kemudian hari dibukukan 

dengan judul-judul antara lain, "Pengantar ke Jalan llmu dan Pengetahuan" dan 

"Alam Pikiran Yunani." (empat jilid).

Pada bulan Desember 1935, Kapten Wiarda, pengganti van Langen, memberitahukan 

bahwa tempat pembuangan Hatta dan Sjahrir dipindah ke Bandaneira. Pada 

Januari 1936 keduanya berangkat ke Bandaneira. Mereka bertemu Dr. Tjipto 

Mangunkusumo dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Di Bandaneira, Hatta dan Sjahrir 

dapat bergaul bebas dengan penduduk setempat dan memberi pelajaran kepada 

anak-anak setempat dalam bidang sejarah, tatabuku, politik, dan lain-Iain. 

Kembali Ke Jawa: Masa Pendudukan Jepang
Pada tanggal 3 Pebruari 1942, Hatta dan Sjahrir dibawa ke Sukabumi. Pada 

tanggal 9 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, dan 

pada tanggal 22 Maret 1942 Hatta dan Sjahrir dibawa ke Jakarta. 

Pada masa pendudukan Jepang, Hatta diminta untuk bekerja sama sebagai 

penasehat. Hatta mengatakan tentang cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka, 

dan dia bertanya, apakah Jepang akan menjajah Indonesia? Kepala pemerintahan 

harian sementara, Mayor Jenderal Harada. menjawab bahwa Jepang tidak akan 

menjajah. Namun Hatta mengetahui, bahwa Kemerdekaan Indonesia dalam pemahaman 

Jepang berbeda dengan pengertiannya sendiri. Pengakuan Indonesia Merdeka oleh 

Jepang perlu bagi Hatta sebagai senjata terhadap Sekutu kelak. Bila Jepang 

yang fasis itu mau mengakui, apakah sekutu yang demokratis tidak akan mau? 

Karena itulah maka Jepang selalu didesaknya untuk memberi pengakuan tersebut, 

yang baru diperoleh pada bulan September 1944.

Selama masa pendudukan Jepang, Hatta tidak banyak bicara. Namun pidato yang 

diucapkan di Lapangan Ikada (sekarang Lapangan Merdeka) pada tanggaI 8 

Desember 1942 menggemparkan banyak kalangan. Ia mengatakan, “Indonesia 

terlepas dari penjajahan imperialisme Belanda. Dan oleh karena itu ia tak 

ingin menjadi jajahan kembali. Tua dan muda merasakan ini setajam-tajamnya. 

Bagi pemuda Indonesia, ia Iebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dalam 

lautan daripada mempunyainya sebagai jajahan orang kembali."

Proklamasi
Pada awal Agustus 1945, Panitia Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan 

Soekamo sebagai Ketua dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua. Anggotanya 

terdiri dari wakil-wakil daerah di seluruh Indonesia, sembilan dari Pulau 

Jawa dan dua belas orang dari luar Pulau Jawa.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

mempersiapkan proklamasi dalam rapat di rumah Admiral Maeda (JI Imam Bonjol, 

sekarang), yang berakhir pada pukul 03.00 pagi keesokan harinya. Panitia 

kecil yang terdiri dari 5 orang, yaitu Soekamo, Hatta, Soebardjo, Soekarni, 

dan Sayuti Malik memisahkan diri ke suatu ruangan untuk menyusun teks 

proklamasi kemerdekaan. Soekarno meminta Hatta menyusun teks proklamasi yang 

ringkas. Hatta menyarankan agar Soekarno yang menuliskan kata-kata yang 

didiktekannya. Setelah pekerjaan itu selesai. mereka membawanya ke ruang 

tengah, tempat para anggota lainnya menanti.

Soekarni mengusulkan agar naskah proklamasi tersebut ditandatangi oleh dua 

orang saja, Soekarno dan Mohammad Hatta. Semua yang hadir menyambut dengan 

bertepuk tangan riuh.

Tangal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno 

dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, tepat pada jam 10.00 pagi di 

Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta.

Tanggal 18 Agustus 1945, Ir Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik 

Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden Republik 

Indonesia. Soekardjo Wijopranoto mengemukakan bahwa Presiden dan Wakil 

Presiden harus merupakan satu dwitunggal.

Periode Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya dari usaha Pemerintah Belanda 

yang ingin menjajah kembali. Pemerintah Republik Indonesia pindah dari 

Jakarta ke Yogyakarta. Dua kali perundingan dengan Belanda menghasilkan 

Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Reville, tetapi selalu berakhir dengan 

kegagalan akibat kecurangan pihak Belanda.

Untuk mencari dukungan luar negeri, pada Juli I947, Bung Hatta pergi ke India 

menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. dengan menyamar sebagai kopilot 

bernama Abdullah (Pilot pesawat adalah Biju Patnaik yang kemudian menjadi 

Menteri Baja India di masa Pemerintah Perdana Menteri Morarji Desai). Nehru 

berjanji, India dapat membantu Indonesia dengan protes dan resolusi kepada 

PBB agar Belanda dihukum.

Kesukaran dan ancaman yang dihadapi silih berganti. September 1948 PKI 

melakukan pemberontakan. 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi 

kedua. Presiden dan Wapres ditawan dan diasingkan ke Bangka. Namun perjuangan 

Rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan terus berkobar di 

mana-mana. Panglima Besar Soediman melanjutkan memimpin perjuangan 

bersenjata.

Pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, Bung Hatta yang mengetuai Delegasi 

Indonesia dalam Konperensi Meja Bundar untuk menerima pengakuan kedaulatan 

Indonesia dari Ratu Juliana.

Bung Hatta juga menjadi Perdana Menteri waktu Negara Republik Indonesia 

Serikat berdiri. Selanjutnya setelah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, Bung Hatta kembali menjadi Wakil Presiden.

Periode Tahun 1950-1956
Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta tetap aktif memberikan 

ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Dia juga tetap menulis 

berbagai karangan dan buku-buku ilmiah di bidang ekonomi dan koperasi. Dia 

juga aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam 

konsepsi ekonominya. Tanggal 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato 

radio untuk menyambut Hari Koperasi di Indonesia. Karena besamya aktivitas 

Bung Hatta dalam gerakan koperasi, maka pada tanggal 17 Juli 1953 dia 

diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia di 

Bandung. Pikiran-pikiran Bung Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan 

dalam bukunya yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (1971).

Pada tahun 1955, Bung Hatta mengumumkan bahwa apabila parlemen dan 

konsituante pilihan rakyat sudah terbentuk, ia akan mengundurkan diri sebagai 

Wakil Presiden. Niatnya untuk mengundurkan diri itu diberitahukannya melalui 

sepucuk surat kepada ketua Perlemen, Mr. Sartono. Tembusan surat dikirimkan 

kepada Presiden Soekarno. Setelah Konstituante dibuka secara resmi oleh 

Presiden, Wakil Presiden Hatta mengemukakan kepada Ketua Parlemen bahwa pada 

tanggal l Desember 1956 ia akan meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden 

RI. Presiden Soekarno berusaha mencegahnya, tetapi Bung Hatta tetap pada 

pendiriannya.

Pada tangal 27 Nopember 1956, ia memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu 

Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gajah Mada di 

Yoyakarta. Pada kesempatan itu, Bung Hatta mengucapkan pidato pengukuhan yang 

berjudul “Lampau dan Datang”.

Sesudah Bung Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, beberapa 

gelar akademis juga diperolehnya dari berbagai perguruan tinggi. Universitas 

Padjadjaran di Bandung mengukuhkan Bung Hatta sebagai guru besar dalam ilmu 

politik perekonomian. Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang memberikan 

gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ekonomi. Universitas Indonesia 

memberikan gelar Doctor Honoris Causa di bidang ilmu hukum. Pidato pengukuhan 

Bung Hatta berjudul “Menuju Negara Hukum”.

Pada tahun 1960 Bung Hatta menulis "Demokrasi Kita" dalam majalah Pandji 

Masyarakat. Sebuah tulisan yang terkenal karena menonjolkan pandangan dan 

pikiran Bung Hatta mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia waktu itu.

Dalam masa pemerintahan Orde Baru, Bung Hatta lebih merupakan negarawan 

sesepuh bagi bangsanya daripada seorang politikus.

Hatta menikah dengan Rahmi Rachim pada tanggal l8 Nopember 1945 di desa 

Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Mereka mempunyai tiga orang putri, yaitu 

Meutia Farida, Gemala Rabi'ah, dan Halida Nuriah. Dua orang putrinya yang 

tertua telah menikah. Yang pertama dengan Dr. Sri-Edi Swasono dan yang kedua 

dengan Drs. Mohammad Chalil Baridjambek. Hatta sempat menyaksikan kelahiran 

dua cucunya, yaitu Sri Juwita Hanum Swasono dan Mohamad Athar Baridjambek.

Pada tanggal 15 Agustus 1972, Presiden Soeharto menyampaikan kepada Bung 

Hatta anugerah negara berupa Tanda Kehormatan tertinggi "Bintang Republik 

Indonesia Kelas I" pada suatu upacara kenegaraan di Istana Negara. 
Bung Hatta, Proklamator Kemerdekaan dan Wakil Presiden Pertama Republik 

Indonesia, wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Dr Tjipto 

Mangunkusumo, Jakarta, pada usia 77 tahun dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir 

pada tanggal 15 Maret 1980.
Sang Proklamator

Mohammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi. Di kota 

kecil yang indah inilah Bung Hatta dibesarkan di lingkungan keluarga ibunya. 

Ayahnya, Haji Mohammad Djamil, meninggal ketika Hatta berusia delapan bulan. 

Dari ibunya, Hatta memiliki enam saudara perempuan. Ia adalah anak laki-laki 

satu-satunya.

Sejak duduk di MULO di kota Padang, ia telah tertarik pada pergerakan. Sejak 

tahun 1916, timbul perkumpulan-perkumpulan pemuda seperti Jong Java, Jong 

Sumatranen Bond, Jong Minahasa. dan Jong Ambon. Hatta masuk ke perkumpulan 

Jong Sumatranen Bond.

Sebagai bendahara Jong Sumatranen Bond, ia menyadari pentingnya arti keuangan 

bagi hidupnya perkumpulan. Tetapi sumber keuangan baik dari iuran anggota 

maupun dari sumbangan luar hanya mungkin lancar kalau para anggotanya 

mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin. Rasa tanggung jawab dan disiplin 

selanjutnya menjadi ciri khas sifat-sifat Mohammad Hatta.

Masa Studi di Negeri Belanda
Pada tahun 1921 Hatta tiba di Negeri Belanda untuk belajar pada Handels Hoge 

School di Rotterdam. Ia mendaftar sebagai anggota Indische Vereniging. Tahun 

1922, perkumpulan ini berganti nama menjadi Indonesische Vereniging. 

Perkumpulan yang menolak bekerja sama dengan Belanda itu kemudian berganti 

nama lagi menjadi Perhimpunan Indonesia (PI).

Hatta juga mengusahakan agar majalah perkumpulan, Hindia Poetra, terbit 

secara teratur sebagai dasar pengikat antaranggota. Pada tahun 1924 majalah 

ini berganti nama menjadi Indonesia Merdeka.

Hatta lulus dalam ujian handels economie (ekonomi perdagangan) pada tahun 

1923. Semula dia bermaksud menempuh ujian doctoral di bidang ilmu ekonomi 

pada akhir tahun 1925. Karena itu pada tahun 1924 dia non-aktif dalam PI. 

Tetapi waktu itu dibuka jurusan baru, yaitu hukum negara dan hukum 

administratif. Hatta pun memasuki jurusan itu terdorong oleh minatnya yang 

besar di bidang politik.

Perpanjangan rencana studinya itu memungkinkan Hatta terpilih menjadi Ketua 

PI pada tanggal 17 Januari 1926. Pada kesempatan itu, ia mengucapkan pidato 

inaugurasi yang berjudul "Economische Wereldbouw en 

Machtstegenstellingen"--Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan kekuasaan. 

Dia mencoba menganalisis struktur ekonomi dunia dan berdasarkan itu, menunjuk 

landasan kebijaksanaan non-kooperatif. 

Sejak tahun 1926 sampai 1930, berturut-turut Hatta dipilih menjadi Ketua PI. 

Di bawah kepemimpinannya, PI berkembang dari perkumpulan mahasiswa biasa 

menjadi organisasi politik yang mempengaruhi jalannya politik rakyat di 

Indonesia. Sehingga akhirnya diakui oleh Pemufakatan Perhimpunan Politik 

Kebangsaan Indonesia (PPPI) PI sebagai pos depan dari pergerakan nasional 

yang berada di Eropa.

PI melakukan propaganda aktif di luar negeri Belanda. Hampir setiap kongres 

intemasional di Eropa dimasukinya, dan menerima perkumpulan ini. Selama itu, 

hampir selalu Hatta sendiri yang memimpin delegasi.

Pada tahun 1926, dengan tujuan memperkenalkan nama "Indonesia", Hatta 

memimpin delegasi ke Kongres Demokrasi Intemasional untuk Perdamaian di 

Bierville, Prancis. Tanpa banyak oposisi, "Indonesia" secara resmi diakui 

oleh kongres. Nama "Indonesia" untuk menyebutkan wilayah Hindia Belanda 

ketika itu telah benar-benar dikenal kalangan organisasi-organisasi 

internasional.

Hatta dan pergerakan nasional Indonesia mendapat pengalaman penting di Liga 

Menentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial, suatu kongres internasional 

yang diadakan di Brussels tanggal 10-15 Pebruari 1927. Di kongres ini Hatta 

berkenalan dengan pemimpin-pemimpin pergerakan buruh seperti G. Ledebour dan 

Edo Fimmen, serta tokoh-tokoh yang kemudian menjadi negarawan-negarawan di 

Asia dan Afrika seperti Jawaharlal Nehru (India), Hafiz Ramadhan Bey (Mesir), 

dan Senghor (Afrika). Persahabatan pribadinya dengan Nehru mulai dirintis 

sejak saat itu.

Pada tahun 1927 itu pula, Hatta dan Nehru diundang untuk memberikan ceramah 

bagi "Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian dan Kebebasan" di Gland, 

Swiss. Judul ceramah Hatta L 'Indonesie et son Probleme de I' Independence 

(Indonesia dan Persoalan Kemerdekaan). 

Bersama dengan Nazir St. Pamontjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Madjid 

Djojoadiningrat, Hatta dipenjara selama lima setengah bulan. Pada tanggal 22 

Maret 1928, mahkamah pengadilan di Den Haag membebaskan keempatnya dari 

segala tuduhan. Dalam sidang yang bersejarah itu, Hatta mengemukakan pidato 

pembelaan yang mengagumkan, yang kemudian diterbitkan sebagai brosur dengan 

nama "Indonesia Vrij", dan kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia 

sebagai buku dengan judul Indonesia Merdeka.

Antara tahun 1930-1931, Hatta memusatkan diri kepada studinya serta penulisan 

karangan untuk majalah Daulat Ra‘jat dan kadang-kadang De Socialist. Ia 

merencanakan untuk mengakhiri studinya pada pertengahan tahun 1932.

Kembali ke Tanah Air
Pada bulan Juli 1932, Hatta berhasil menyelesaikan studinya di Negeri Belanda 

dan sebulan kemudian ia tiba di Jakarta. Antara akhir tahun 1932 dan 1933, 

kesibukan utama Hatta adalah menulis berbagai artikel politik dan ekonomi 

untuk Daulat Ra’jat dan melakukan berbagai kegiatan politik, terutama 

pendidikan kader-kader politik pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. 

Prinsip non-kooperasi selalu ditekankan kepada kader-kadernya. 

Reaksi Hatta yang keras terhadap sikap Soekarno sehubungan dengan penahannya 

oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang berakhir dengan pembuangan Soekarno ke 

Ende, Flores, terlihat pada tulisan-tulisannya di Daulat Ra’jat, yang 

berjudul "Soekarno Ditahan" (10 Agustus 1933), "Tragedi Soekarno" (30 

Nopember 1933), dan "Sikap Pemimpin" (10 Desember 1933).

Pada bulan Pebruari 1934, setelah Soekarno dibuang ke Ende, Pemerintah 

Kolonial Belanda mengalihkan perhatiannya kepada Partai Pendidikan Nasional 

Indonesia. Para pimpinan Partai Pendidikan Nasional Indonesia ditahan dan 

kemudian dibuang ke Boven Digoel. Seluruhnya berjumlah tujuh orang. Dari 

kantor Jakarta adalah Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Bondan. Dari kantor 

Bandung: Maskun Sumadiredja, Burhanuddin, Soeka, dan Murwoto. Sebelum ke 

Digoel, mereka dipenjara selama hampir setahun di penjara Glodok dan 

Cipinang, Jakarta. Di penjara Glodok, Hatta menulis buku berjudul “Krisis 

Ekonomi dan Kapitalisme”.

Masa Pembuangan
Pada bulan Januari 1935, Hatta dan kawan-kawannya tiba di Tanah Merah, Boven 

Digoel (Papua). Kepala pemerintahan di sana, Kapten van Langen, menawarkan 

dua pilihan: bekerja untuk pemerintahan kolonial dengan upah 40 sen sehari 

dengan harapan nanti akan dikirim pulang ke daerah asal, atau menjadi buangan 

dengan menerima bahan makanan in natura, dengan tiada harapan akan 

dipulangkan ke daerah asal. Hatta menjawab, bila dia mau bekerja untuk 

pemerintah kolonial waktu dia masih di Jakarta, pasti telah menjadi orang 

besar dengan gaji besar pula. Maka tak perlulah dia ke Tanah Merah untuk 

menjadi kuli dengan gaji 40 sen sehari.

Dalam pembuangan, Hatta secara teratur menulis artikel-artikel untuk surat 

kabar Pemandangan. Honorariumnya cukup untuk biaya hidup di Tanah Merah dan 

dia dapat pula membantu kawan-kawannya. Rumahnya di Digoel dipenuhi oleh 

buku-bukunya yang khusus dibawa dari Jakarta sebanyak 16 peti. Dengan 

demikian, Hatta mempunyai cukup banyak bahan untuk memberikan pelajaran 

kepada kawan-kawannya di pembuangan mengenai ilmu ekonomi, sejarah, dan 

filsafat. Kumpulan bahan-bahan pelajaran itu di kemudian hari dibukukan 

dengan judul-judul antara lain, "Pengantar ke Jalan llmu dan Pengetahuan" dan 

"Alam Pikiran Yunani." (empat jilid).

Pada bulan Desember 1935, Kapten Wiarda, pengganti van Langen, memberitahukan 

bahwa tempat pembuangan Hatta dan Sjahrir dipindah ke Bandaneira. Pada 

Januari 1936 keduanya berangkat ke Bandaneira. Mereka bertemu Dr. Tjipto 

Mangunkusumo dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Di Bandaneira, Hatta dan Sjahrir 

dapat bergaul bebas dengan penduduk setempat dan memberi pelajaran kepada 

anak-anak setempat dalam bidang sejarah, tatabuku, politik, dan lain-Iain. 

Kembali Ke Jawa: Masa Pendudukan Jepang
Pada tanggal 3 Pebruari 1942, Hatta dan Sjahrir dibawa ke Sukabumi. Pada 

tanggal 9 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, dan 

pada tanggal 22 Maret 1942 Hatta dan Sjahrir dibawa ke Jakarta. 

Pada masa pendudukan Jepang, Hatta diminta untuk bekerja sama sebagai 

penasehat. Hatta mengatakan tentang cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka, 

dan dia bertanya, apakah Jepang akan menjajah Indonesia? Kepala pemerintahan 

harian sementara, Mayor Jenderal Harada. menjawab bahwa Jepang tidak akan 

menjajah. Namun Hatta mengetahui, bahwa Kemerdekaan Indonesia dalam pemahaman 

Jepang berbeda dengan pengertiannya sendiri. Pengakuan Indonesia Merdeka oleh 

Jepang perlu bagi Hatta sebagai senjata terhadap Sekutu kelak. Bila Jepang 

yang fasis itu mau mengakui, apakah sekutu yang demokratis tidak akan mau? 

Karena itulah maka Jepang selalu didesaknya untuk memberi pengakuan tersebut, 

yang baru diperoleh pada bulan September 1944.

Selama masa pendudukan Jepang, Hatta tidak banyak bicara. Namun pidato yang 

diucapkan di Lapangan Ikada (sekarang Lapangan Merdeka) pada tanggaI 8 

Desember 1942 menggemparkan banyak kalangan. Ia mengatakan, “Indonesia 

terlepas dari penjajahan imperialisme Belanda. Dan oleh karena itu ia tak 

ingin menjadi jajahan kembali. Tua dan muda merasakan ini setajam-tajamnya. 

Bagi pemuda Indonesia, ia Iebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dalam 

lautan daripada mempunyainya sebagai jajahan orang kembali."

Proklamasi
Pada awal Agustus 1945, Panitia Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan 

Soekamo sebagai Ketua dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua. Anggotanya 

terdiri dari wakil-wakil daerah di seluruh Indonesia, sembilan dari Pulau 

Jawa dan dua belas orang dari luar Pulau Jawa.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

mempersiapkan proklamasi dalam rapat di rumah Admiral Maeda (JI Imam Bonjol, 

sekarang), yang berakhir pada pukul 03.00 pagi keesokan harinya. Panitia 

kecil yang terdiri dari 5 orang, yaitu Soekamo, Hatta, Soebardjo, Soekarni, 

dan Sayuti Malik memisahkan diri ke suatu ruangan untuk menyusun teks 

proklamasi kemerdekaan. Soekarno meminta Hatta menyusun teks proklamasi yang 

ringkas. Hatta menyarankan agar Soekarno yang menuliskan kata-kata yang 

didiktekannya. Setelah pekerjaan itu selesai. mereka membawanya ke ruang 

tengah, tempat para anggota lainnya menanti.

Soekarni mengusulkan agar naskah proklamasi tersebut ditandatangi oleh dua 

orang saja, Soekarno dan Mohammad Hatta. Semua yang hadir menyambut dengan 

bertepuk tangan riuh.

Tangal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno 

dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, tepat pada jam 10.00 pagi di 

Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta.

Tanggal 18 Agustus 1945, Ir Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik 

Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden Republik 

Indonesia. Soekardjo Wijopranoto mengemukakan bahwa Presiden dan Wakil 

Presiden harus merupakan satu dwitunggal.

Periode Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya dari usaha Pemerintah Belanda 

yang ingin menjajah kembali. Pemerintah Republik Indonesia pindah dari 

Jakarta ke Yogyakarta. Dua kali perundingan dengan Belanda menghasilkan 

Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Reville, tetapi selalu berakhir dengan 

kegagalan akibat kecurangan pihak Belanda.

Untuk mencari dukungan luar negeri, pada Juli I947, Bung Hatta pergi ke India 

menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. dengan menyamar sebagai kopilot 

bernama Abdullah (Pilot pesawat adalah Biju Patnaik yang kemudian menjadi 

Menteri Baja India di masa Pemerintah Perdana Menteri Morarji Desai). Nehru 

berjanji, India dapat membantu Indonesia dengan protes dan resolusi kepada 

PBB agar Belanda dihukum.

Kesukaran dan ancaman yang dihadapi silih berganti. September 1948 PKI 

melakukan pemberontakan. 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi 

kedua. Presiden dan Wapres ditawan dan diasingkan ke Bangka. Namun perjuangan 

Rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan terus berkobar di 

mana-mana. Panglima Besar Soediman melanjutkan memimpin perjuangan 

bersenjata.

Pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, Bung Hatta yang mengetuai Delegasi 

Indonesia dalam Konperensi Meja Bundar untuk menerima pengakuan kedaulatan 

Indonesia dari Ratu Juliana.

Bung Hatta juga menjadi Perdana Menteri waktu Negara Republik Indonesia 

Serikat berdiri. Selanjutnya setelah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, Bung Hatta kembali menjadi Wakil Presiden.

Periode Tahun 1950-1956
Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta tetap aktif memberikan 

ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Dia juga tetap menulis 

berbagai karangan dan buku-buku ilmiah di bidang ekonomi dan koperasi. Dia 

juga aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam 

konsepsi ekonominya. Tanggal 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato 

radio untuk menyambut Hari Koperasi di Indonesia. Karena besamya aktivitas 

Bung Hatta dalam gerakan koperasi, maka pada tanggal 17 Juli 1953 dia 

diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia di 

Bandung. Pikiran-pikiran Bung Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan 

dalam bukunya yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (1971).

Pada tahun 1955, Bung Hatta mengumumkan bahwa apabila parlemen dan 

konsituante pilihan rakyat sudah terbentuk, ia akan mengundurkan diri sebagai 

Wakil Presiden. Niatnya untuk mengundurkan diri itu diberitahukannya melalui 

sepucuk surat kepada ketua Perlemen, Mr. Sartono. Tembusan surat dikirimkan 

kepada Presiden Soekarno. Setelah Konstituante dibuka secara resmi oleh 

Presiden, Wakil Presiden Hatta mengemukakan kepada Ketua Parlemen bahwa pada 

tanggal l Desember 1956 ia akan meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden 

RI. Presiden Soekarno berusaha mencegahnya, tetapi Bung Hatta tetap pada 

pendiriannya.

Pada tangal 27 Nopember 1956, ia memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu 

Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gajah Mada di 

Yoyakarta. Pada kesempatan itu, Bung Hatta mengucapkan pidato pengukuhan yang 

berjudul “Lampau dan Datang”.

Sesudah Bung Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, beberapa 

gelar akademis juga diperolehnya dari berbagai perguruan tinggi. Universitas 

Padjadjaran di Bandung mengukuhkan Bung Hatta sebagai guru besar dalam ilmu 

politik perekonomian. Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang memberikan 

gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ekonomi. Universitas Indonesia 

memberikan gelar Doctor Honoris Causa di bidang ilmu hukum. Pidato pengukuhan 

Bung Hatta berjudul “Menuju Negara Hukum”.

Pada tahun 1960 Bung Hatta menulis "Demokrasi Kita" dalam majalah Pandji 

Masyarakat. Sebuah tulisan yang terkenal karena menonjolkan pandangan dan 

pikiran Bung Hatta mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia waktu itu.

Dalam masa pemerintahan Orde Baru, Bung Hatta lebih merupakan negarawan 

sesepuh bagi bangsanya daripada seorang politikus.

Hatta menikah dengan Rahmi Rachim pada tanggal l8 Nopember 1945 di desa 

Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Mereka mempunyai tiga orang putri, yaitu 

Meutia Farida, Gemala Rabi'ah, dan Halida Nuriah. Dua orang putrinya yang 

tertua telah menikah. Yang pertama dengan Dr. Sri-Edi Swasono dan yang kedua 

dengan Drs. Mohammad Chalil Baridjambek. Hatta sempat menyaksikan kelahiran 

dua cucunya, yaitu Sri Juwita Hanum Swasono dan Mohamad Athar Baridjambek.

Pada tanggal 15 Agustus 1972, Presiden Soeharto menyampaikan kepada Bung 

Hatta anugerah negara berupa Tanda Kehormatan tertinggi "Bintang Republik 

Indonesia Kelas I" pada suatu upacara kenegaraan di Istana Negara. 
Bung Hatta, Proklamator Kemerdekaan dan Wakil Presiden Pertama Republik 

Indonesia, wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Dr Tjipto 

Mangunkusumo, Jakarta, pada usia 77 tahun dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir 

pada tanggal 15 Maret 1980.

HAMANGKUBUWONO X


Sri Sultan Hamengkubuwana X (lahir di Yogyakarta, 2 April 1946; umur 62 tahun) adalah raja Kasultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 1998. Hamengkubuwono X lahir dengan nama BRM Herjuno Darpito. Setelah dewasa bergelar KGPH Mangkubumi dan setelah diangkat sebagai putra mahkota diberi gelar KGPAA Hamengku Negara Sudibyo Rajaputra Nalendra ing Mataram. Hamengkubuwono X adalah seorang lulusan Fakultas Hukum UGM dan dinobatkan sebagai raja pada tanggal 7 Maret 1989 (Selasa Wage 19 Rajab 1921) dengan gelar resmi Sampeyan Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwono Senapati ing Alogo Ngabdurrokhman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Dasa.

Hamengkubuwono X aktif dalam berbagai organisasi dan pernah memegang berbagai jabatan diantaranya adalah ketua umum Kadinda DIY, ketua DPD Golkar DIY, ketua KONI DIY, Dirut PT Punokawan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, Presiden Komisaris PG Madukismo, dan pada bulan Juli 1996 diangkat sebagai Ketua Tim Ahli Gubernur DIY.

Setelah Paku Alam VIII wafat, dan melalui beberapa perdebatan, pada 1998 beliau ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masa jabatan 1998-2003. Dalam masa jabatan ini Hamengkubuwono X tidak didampingi Wakil Gubernur. Pada tahun 2003 beliau ditetapkan lagi, setelah terjadi beberapa pro-kontra, sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa jabatan 2003-2008. Kali ini beliau didampingi Wakil Gubernur yaitu Paku Alam IX.

Pada masa kepemimpinannya, Yogyakarta mengalami gempa bumi yang terjadi pada bulan Mei 2006 dengan skala 5,9 sampai dengan 6,2 Skala Richter yang menewaskan lebih dari 6000 orang dan melukai puluhan ribu orang lainnya.

Pada peringatan hari ulang tahunnya yang ke-61 di Pagelaran Keraton 7 April 2007, ia menegaskan tekadnya untuk tidak lagi menjabat setelah periode jabatannya 2003-2008 berakhir. Dalam pisowanan agung yang dihadiri sekitar 40.000 warga, ia mengaku akan mulai berkiprah di kancah nasional. Ia akan menyumbangkan pemikiran dan tenaganya untuk kepentingan bangsa dan negara.Silsilah
Anak tertua dari Sultan Hamengkubuwono IX dan istri keduanya, RA Siti Kustina/BRA Widyaningrum/KRA Widyaningrum/RAy Adipati Anum
Menikah dengan Tatiek Drajad Suprihastuti/BRA Mangkubumi/GKR Hemas, putri dari Kolonel Radin Subanadigda Sastrapranata, pada tahun 1968.
Memiliki saudara antara lain GBPH Joyokusumo, GBPH Prabukusumo, GBPH Yudaningrat
Memiliki lima orang putri:
GRA Nurmalita Sari/GKR Pembayun
GRA Nurmagupita/GKR Condrokirono
GRA Nurkamnari Dewi /GKR Maduretno
GRA Nurabra Juwita
GRA Nurastuti Vijareni

HAMANGKUBUWONO IX


Sri Sultan Hamengkubuwana IX (Sompilan Ngasem, Yogyakarta, 12 April 1912 - Washington, DC, AS, 2 Oktober 1988) adalah salah seorang raja yang pernah memimpin di Kasultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973-1978. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia, dan pernah menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.Biografi

Lahir di Yogyakarta dengan nama GRM Dorojatun pada 12 April 1912, Hamengkubuwono IX adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Raden Ajeng Kustilah. Di umur 4 tahun Hamengkubuwono IX tinggal pisah dari keluarganya. Dia memperoleh pendidikan di HIS di Yogyakarta, MULO di Semarang, dan AMS di Bandung. Pada tahun 1930-an beliau berkuliah di Rijkuniversiteit (sekarang University of Groningen), Belanda ("Sultan Henkie").

Hamengkubuwono IX dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940 dengan gelar "Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ing Alogo Ngabdurrokhman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Songo". Beliau merupakan sultan yang menentang penjajahan Belanda dan mendorong kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dia juga mendorong agar pemerintah RI memberi status khusus bagi Yogyakarta dengan predikat "Istimewa".

Sejak 1946 beliau pernah beberapa kali menjabat menteri pada kabinet yang dipimpin Presiden Soekarno. Jabatan resminya pada tahun 1966 adalah ialah Menteri Utama di bidang Ekuin. Pada tahun 1973 beliau diangkat sebagai wakil presiden. Pada akhir masa jabatannya pada tahun 1978, beliau menolak untuk dipilih kembali sebagai wakil presiden dengan alasan kesehatan. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa alasan sebenarnya ia mundur adalah karena tak menyukai Presiden Soeharto yang represif seperti pada Peristiwa Malari dan hanyut pada KKN.

Beliau ikut menghadiri perayaan 50 tahun kekuasaan Ratu Wilhelmina di Amsterdam, Belanda pada tahun 1938

Minggu malam 2 Oktober 1988, ia wafat di George Washington University Medical Centre, Amerika Serikat dan dimakamkan di pemakaman para sultan Mataram di Imogiri.Anak kesembilan dari Sultan Hamengkubuwono VIII dan istri kelimanya RA Kustilah/KRA Adipati Anum Amangku Negara/Kanjeng Alit.
Memiliki lima istri:
BRA Pintakapurnama/KRA Pintakapurnama tahun 1940
RA Siti Kustina/BRA Windyaningrum/KRA Widyaningrum/RAy Adipati Anum, putri Pangeran Mangkubumi, tahun 1943
Raden Gledegan Ranasaputra/KRA Astungkara, putri Raden Lurah Ranasaputra dan Sujira Sutiyati Ymi Salatun, tahun 1948
KRA Ciptamurti
Norma Musa/KRA Nindakirana, putri Handaru Widarna tahun 1976
Memiliki lima belas putra:
BRM Arjuna Darpita/KGPH Mangkubumi/KGPAA Mangkubumi/Sri Sultan Hamengkubuwono X dari KRA Widyaningrum
BRM Murtyanta/GBPH Adi Kusuma/KGPH Adi Kusuma dari KRA Pintakapurnama, menikah dengan Dr. Sri Hardani
BRM Ibnu Prastawa/GBPH Adi Winata dari KRA Widyaningrum, menikah dengan Aryuni Utari
BRM Kaswara/GBPH Adi Surya dari KRA Pintakapurnama, menikah dengan Andinidevi
BRM Arumanta/GBPH Prabu Kusuma dari KRA Astungkara, menikah dengan Kuswarini
BRM Sumyandana/GBPH Jaya Kusuma dari KRA Windyaningrum
BRM Kuslardiyanta dari KRA Astungkara, menikah dengan Jeng Yeni
BRM Anindita/GBPH Paku Ningrat dari KRA Ciptamurti, menikah dengan Nurita Afridiani
BRM Sulaksamana/GBPH Yudha Ningrat dari KRA Astungkara, menikah dengan Raden Roro Endang Hermaningrum
BRM Abirama/GBPH Chandra Ningrat dari KRA Astungkara, menikah dengan Hery Iswanti
BRM Prasasta/GBPH Chakradiningrat dari KRA Ciptamurti, menikah dengan Lakhsmi Indra Suharjana
BRM Arianta dari KRA Ciptamurti, menikah dengan Farida Indah.
BRM Sarsana dari KRA Ciptamurti
BRM Harkamaya dari KRA Ciptamurti
BRM Svatindra dari KRA Ciptamurti
Memiliki tujuh putri:
BRA Gusti Sri Murhanjati/GKR Anum dari KRA Pintakapurnama, menikah dengan Kolonel Budi Permana/KPH Adibrata yang menjadi Gubernur Sulawesi Selatan
BRA Sri Murdiyatun/GBRAy Murda Kusuma dari KRA Pintakapurnama, menikah dengan KRT Murda Kusuma
BRA Dr Sri Kuswarjanti/GBRAy Dr. Riya Kusuma dari KRA Widyaningrum, menikah dengan KRT Riya Kusuma
BRA Dr Sri Muryati/GBRAy Dr. Dharma Kusuma dari KRA Pintakapurnama, menikah dengan KRT Dharma Kusuma
BRA Kuslardiyanta dari KRA Ciptomurti
BRA Sri Kusandanari dari KRA Astungkara
BRA Sri Kusuladewi/BRAy Padma Kusuma dari KRA Astungkara, menikah dengan KRT Padma KusumaHamengkubuwana IX diangkat menjadi pahlawan nasional tanggal 8 Juni 2003 oleh presiden Megawati Soekarnoputri.

AMIN RAIS


Prof. Dr. H. Amien Rais (lahir di Solo, Jawa Tengah, 26 April 1944; umur 64 

tahun) adalah politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR 

periode 1999 - 2004. Jabatan ini dipegangnya sejak ia dipilih oleh MPR hasil 

Pemilu 1999 pada bulan Oktober 1999.

Namanya mulai mencuat ke kancah perpolitikan Indonesia pada saat-saat akhir 

pemerintahan Presiden Soeharto sebagai salah satu orang yang kritis terhadap 

kebijakan-kebijakan Pemerintah. Setelah partai-partai politik dihidupkan lagi 

pada masa pemerintahan Presiden Habibie, Amien Rais ikut mendeklarasikan 

Partai Amanat Nasional (PAN). Ia menjabat sebagai Ketua Umum PAN dari saat 

PAN berdiri sampai tahun 2005.

Sebuah majalah pernah menjulukinya sebagai "King Maker". Julukan itu merujuk 

pada besarnya peran Amien Rais dalam menentukan jabatan presiden pada Sidang 

Umum MPR tahun 1999 dan Sidang Istimewa tahun 2001. Padahal, perolehan suara 

partainya, PAN, tak sampai 10% dalam pemilu 1999.Awal karir

Lahir di Solo pada 26 April 1944, Amien dibesarkan dalam keluarga aktivis 

Muhammadiyah yang fanatik. Orangtuanya, aktif di Muhammadiyah cabang 

Surakarta. Masa belajar Amien banyak dihabiskan di luar negeri. Sejak lulus 

sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta pada 1968 dan lulus Sarjana Muda Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta (1969), ia melanglang ke berbagai negara dan baru 

kembali tahun 1984 dengan menggenggam gelar master (1974) dari Universitas 

Notre Dame, Indiana, dan gelar doktor ilmu politik dari Universitas Chicago, 

Illinois, Amerika Serikat.

Kembali ke tanah air, Amien kembali ke kampusnya, Universitas Gadjah Mada 

sebagai dosen. Ia bergiat pula dalam Muhammadiyah, ICMI, BPPT, dan beberapa 

organisasi lain. Pada era menjelang keruntuhan Orde Baru, Amien adalah 

cendekiawan yang berdiri paling depan. Tak heran ia kerap dijuluki Lokomotif 

Reformasi.Terjun ke politik

Akhirnya setelah terlibat langsung dalam proses reformasi, Amien membentuk 

Partai Amanat Nasional (PAN) pada 1998 dengan platform nasionalis terbuka. 

Ketika hasil pemilu 1999 tak memuaskan bagi PAN, Amien masih mampu bermain 

cantik dengan berhasil menjadi ketua MPR.

Posisinya tersebut membuat peran Amien begitu besar dalam perjalanan politik 

Indonesia saat ini. Tahun 1999, Amien urung maju dalam pemilihan presiden. 

Tahun 2004 ini, ia maju sebagai calon presiden dan meraih hampir 15% suara 

nasional.

Pada 2006 Amien turut mendukung evaluasi kontrak karya terhadap PT. Freeport 

Indonesia. Setelah terjadi Peristiwa Abepura, Kepala Badan Intelijen Negara 

(BIN) Syamsir Siregar secara tidak langsung menuding Amien Rais dan LSM 

terlibat dibalik peristiwa ini. Tapi hal ini kemudian dibantah kembali oleh 

Syamsir Siregar. [1]

Pada Mei 2007 ia mengaku bahwa semasa kampanye pemilihan umum presiden pada 

tahun 2004 ia menerima dana nonbujeter Departemen Perikanan dan Kelautan dari 

Menteri Perikanan dan Kelautan Rokhmin Dahuri sebesar Rp200 juta sekaligus 

menuduh bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya turut 

menerima dana dari departemen tersebut, termasuk pasangan Susilo Bambang 

Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang kemudian terpilih sebagai presiden dan wakil 

presiden

AKBAR TANJUNG


Akbar Tanjung (lahir di Sibolga, Sumatera Utara, 14 Agustus 1945; umur 63 

tahun) adalah seorang politikus Indonesia dan mantan Ketua DPR-RI.Pendidikan

Ia meniti pendidikan di SR Muhammadiyah, Sorkam (Tapanuli Tengah). Ia juga 

belajar di SR Nasrani, Medan (Sumatera Utara). Setelah menamatkan di SMP 

Perguruan Tinggi Cikini (Jakarta), ia melanjutkannya ke SMA Kanisius 

(Jakarta). Ia lulus Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan Pascasarjana 

Doktoral Universitas Gadjah Mada.Organisasi

Pada 1966, ia menjadi aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Universitas 

Indonesia (KAMI-UI) dan LASKAR AMPERA Arief Rahman Hakim. Pada 1967-1968, ia 

menjabat Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada 

1968, ia aktif dalam Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia dan Majelis 

Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Indonesia. Pada 1969-1970, ia menjabat 

Ketua Umum HMI Cabang Jakarta. Pada 1972, ia turut mendirikan Forum 

Komunikasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Universiter (GMNI, PMKRI, PMII, dan 

HMI) dengan nama Kelompok Cipayung. Periode 1972-1974, ia menjabat Pengurus 

Besar HMI.

Pada 1973, ia turut mendirikan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau 

disingkat KNPI. Pada 1978, ia turut mendirikan Angkatan Muda Pembaruan 

Indonesia atau disingkat AMPI, yang kemudian menjabat Ketua Dewan Pimpinan 

Pusat AMPI (1978-1980). Pada 1983-1988, ia menjabat Wakil Sekretaris Jenderal 

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Pada 1988-1993, ia menjadi anggota Dewan 

Pembina DPP Golkar. Pada 1993-1998, ia menjabat Sekretaris Dewan Pembina 

Golkar. Ia menjabat Ketua Umum Partai Golkar pada periode 1998-2004.Karier 

Pemerintahan dan Politik

Pada 1977-1988, ia menjadi anggota FKP DPR-RI yang mewakili Provinsi Jawa 

Timur. Pada 1982-1983, ia menjabat Wakil Sekretaris FKP DPR. Pada 1987-1992 

dan 1992-1997, ia menjabat Sekretaris FKP-MPR dan anggota Badan Pekerja 

MPR-RI. Akbar pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada 

periode 1988-1993, Menteri Negara Perumahan Rakyat (1993-1998), Menteri 

Negara Perumahan dan Pemukiman (1998). Pada 1997-1998, ia menjabat Wakil 

Ketua FKP MPR. Ia menjabat Menteri Sekretaris Negara (1998-1999). Pada 

1997-1999, ia menjabat Wakil Ketua FKP MPR dan Wakil Ketua PAH II Badan 

Pekerja MPR. Pada 1999-2004, ia menjabat Ketua DPR-RI.

Semasa menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, ia pernah menjadi sorotan 

publik ketika lolos dari jerat hukum setelah Mahkamah Agung menerima 

permohonan kasasinya. Hal ini sekaligus memungkinkannya ikut serta sebagai 

calon presiden dalam Pemilu 2004, namun ia akhirnya tidak dicalonkan 

partainya sendiri karena dikalahkan oleh Wiranto dalam Konvensi Calon 

Presiden Golkar. Selanjutnya Akbar Tanjung juga kehilangan jabatan sebagai 

ketua Umum Partai Golkar setelah dikalahkan oleh Jusuf Kalla yang telah 

menjadi Wakil Presiden, seterusnya belajar di Universitas Gadjah Mada dan 

mendirikan Akbar Tanjung Institute.Akbar memiliki seorang istri bernama 

Krisnina Maharani dan pernikahannya telah dianugerahi empat orang anak, 

semuanya perempuan.Pada 2002-2003, ia menjabat President of AIPO (Asean Inter 

Parliamentary Organization). Pada 2003-2004, ia menjabat President of PUOICM 

(Parliamentary Union of OIC Members).

DIPA NUSANTARA AIDIT


Dipa Nusantara Aidit, lebih dikenal dengan DN Aidit (30 Juli 1923 - 22 November 1965), adalah Ketua Central Comitte Partai Komunis Indonesia (CC-PKI). Ia dilahirkan dengan nama Achmad Aidit di Pulau Bangka, dan dipanggil "Amat" oleh orang-orang yang akrab dengannya. Di masa kecilnya, Aidit mendapatkan pendidikan Belanda. Ayahnya, Abdullah Aidit, ikut serta memimpin gerakan pemuda di Belitung dalam melawan kekuasaan kolonial Belanda, dan setelah merdeka sempat menjadi anggota DPR (Sementara) mewakili rakyat Belitung. Abdullah Aidit juga pernah mendirikan sebuah perkumpulan keagamaan, "Nurul Islam", yang berorientasi kepada MuhammadiyahTerlibat dalam politik

Menjelang dewasa, Achmad Aidit mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit. Ia memberitahukan hal ini kepada ayahnya, yang menyetujuinya begitu saja.

Dari Belitung, Aidit berangkat ke Jakarta, dan pada 1940, ia mendirikan perpustakaan "Antara" di daerah Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat. Kemudian ia masuk ke Sekolah Dagang ("Handelsschool"). Ia belajar teori politik Marxis melalui Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda (yang belakangan berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia). Dalam aktivitas politiknya itu pula ia mulai berkenalan dengan orang-orang yang kelak memainkan peranan penting dalam politik Indonesia, seperti Adam Malik, Chaerul Saleh, Bung Karno, Bung Hatta, dan Prof. Mohammad Yamin. Menurut sejumlah temannya, Hatta mulanya menaruh banyak harapan dan kepercayaan kepadanya, dan Achmad menjadi anak didik kesayangan Hatta. Namun belakangan mereka berseberangan jalan dari segi ideologi politiknya.

Meskipun ia seorang Marxis dan anggota Komunis Internasional (Komintern), Aidit mengikuti paham Marhaenisme Sukarno dan membiarkan partainya berkembang tanpa menunjukkan keinginan untuk merebut kekuasaan. Sebagai balasan atas dukungannya terhadap Sukarno, ia berhasil menjadi menjadi Sekjen PKI, dan belakangan Ketua. Di bawah kepemimpinannya, PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia, setelah Uni Soviet dan RRC. Ia mengembangkan sejumlah program untuk berbagai kelompok masyarakat, seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia (BTI), Lekra, dan lain-lain.

Dalam kampanye Pemilu 1955, Aidit dan PKI berhasil memperoleh banyak pengikut dan dukungan karena program-program mereka untuk rakyat kecil di Indonesia. Dalam dasawarsa berikutnya, PKI menjadi pengimbang dari unsur-unsur konservatif di antara partai-partai politik Islam dan militer.Peristiwa G-30-S

Pada 1965, PKI menjadi partai politik terbesar di Indonesia, dan menjadi semakin berani dalam memperlihatkan kecenderungannya terhadap kekuasaan. Pada tanggal 30 September 1965 terjadilah tragedi nasional yang dimulai di Jakarta dengan diculik dan dibunuhnya enam orang jenderal dan seorang kapten. Peristiwa ini dikenal sebagai Peristiwa G-30-S.

Pemerintah Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto mengeluarkan versi resmi bahwa PKI-lah pelakunya, dan sebagai pimpinan partai, Aidit dituduh sebagai dalang peristiwa ini. Tuduhan ini tidak sempat terbukti, karena Aidit meninggal dalam pengejaran oleh militer ketika ia melarikan diri ke Yogyakarta dan dibunuh di sana oleh militer.

Ada beberapa versi tentang kematian DN Aidit ini. Menurut versi pertama, Aidit tertangkap di Jawa Tengah, lalu dibawa oleh sebuah batalyon Kostrad ke Boyolali. Kemudian ia dibawa ke dekat sebuah sumur dan disuruh berdiri di situ. Kepadanya diberikan waktu setengah jam sebelum "diberesi". Waktu setengah jam itu digunakan Aidit untuk membuat pidato yang berapi-api. Hal ini membangkitkan kemarahan semua tentara yang mendengarnya, sehingga mereka tidak dapat mengendalikan emosi mereka. Akibatnya, mereka kemudian menembaknya hingga mati. versi yang lain mengatakan bahwa ia diledakkan bersama-sama dengan rumah tempat ia ditahan. Betapapun juga, sampai sekarang tidak diketahui di mana jenazahnya dimakamkan.Tulisan DN Aidit

DN Aidit banyak menuliskan pikiran-pikirannya dalam sejumlah buku dan tulisan. Sebagian daripadanya adalah:
Sedjarah gerakan buruh Indonesia, dari tahun 1905 sampai tahun 1926 (1952)
Perdjuangan dan adjaran-adjaran Karl Marx (1952)
Menempuh djalan rakjat: pidato untuk memperingati ulangtahun PKI jang ke-32 - 23 Mei 1952 (1954)
Tentang Tan Ling Djie-isme: referat jang disampaikan pada kongres nasional ke-V PKI (1954)
Djalan ke Demokrasi Rakjat bagi Indonesia: (Pidato sebagai laporan Central Comite kepada Kongres Nasional ke-V PKI dalam bulan Maret 1954 (1955) / bahasa Inggris: The road to people's democracy for Indonesia (1955)
Untuk kemenangan front nasional dalam pemilihan umum, dan kewadjiban mengembangkan kritik serta meninggikan tingkat ideologi Partai: Pidato dimuka sidang pleno Central Comite ke-3 PKI pada tanggal 7 Agustus 1955 (1955)
Pertahankan Republik Proklamasi 1945!: Perdjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan nasional, perdamaian dan demokrasi sesudah pemilihan parlemen (1955)
Menudju Indonesia baru: Pidato untuk memperingati ulang-tahun PKI jang ke-33 (1955)
Perjuangan dan adjaran-adjaran Karl Marx (1955)
Revolusi Oktober dan rakjat2 Timur (1957)
37 tahun Partai Komunis Indonesia (1957)
Masjarakat Indonesia dan revolusi Indonesia: (soal² pokok revolusi Indonesia) (1958)
Sendjata ditangan rakjat (1958)
Kalahkan konsepsi politik Amerika Serikat (1958)
Visit to five socialist states: talk by D.N. Aidit at the Sports Hall in Djakarta on 19th September (1958)
Konfrontasi peristiwa Madiun (1948) - Peristiwa Sumatera (1956) (1958)
Ilmu pengetahuan untuk rakjat, tanahair & kemanusiaan (1959)
Pilihan tulisan (1959)
Introduksi tentang soal2 pokok revolusi Indonesia kuliah umum (1959)
Untuk demokrasi dan kabinet gotong rojong (laporan umum Comite Central Partai Komunis Indonesia kepada Kongres Nasional ke-VI) (1959)
Dari sembilan negeri sosialis: kumpulan laporan perlawatan kesembilan negeri sosialis (1959)
Peladjaran dari sedjarah PKI (1960)
Indonesian socialism and the conditions for its implementation (1960)
Memerangi liberalisme (1960)
41 tahun PKI (1961)
PKI dan MPRS (1961)
Perkuat persatuan nasional dan persatuan komunis!: laporan politik ketua CC PKI kepada Sidang Pleno ke-III CC PKI pada achir tahun 1961 (1961)
Anti-imperialisme dan Front Nasional (1962)
Setudju Manipol harus setudju Nasakomn (1962)
Pengantar etika dan moral komunis (1962)
Tentang Marxisme (1962)
Untuk demokrasi, persatuan dan mobilisasi laporan umum atas nama CC PKI kepada Kongres Nasional ke-VI (1962)
Indonesian communists oppose Malaysia (1962)
Berani, berani, sekali lagi berani: laporan politik ketua CC PKI kepada sidang pleno I CC PKI, disampaikan pada tanggal 10 Februari 1963 (1963)
Hajo, ringkus dan ganjang, kontra revolusi: pidato ulangtahun ke-43 PKI, diutjapkan di Istana Olah Raga "Gelora Bung Karno" pada tanggal 26 Mei 1963 (1963)
Langit takkan runtuh (1963)
Problems of the Indonesian revolution (1963)
Angkatan bersendjata dan penjesuaian kekuasaan negara dengan tugas² revolusi; PKI dan Angkatan Darat (1963)
PKI dan ALRI (SESKOAL) (1963)
PKI dan AURI (1963)
PKI dan polisi (1963)
Dekon dalam udjian (1963)
Peranan koperasi dewasa ini (1963)
Dengan sastra dan seni jang berkepribadian nasional mengabdi buruh, tani dan pradjurit (1964)
Aidit membela Pantjasila (1964)
PKI dan Angkatan Darat (Seskoad) (1964)
Aidit menggugat peristiwa Madiun: pembelaan D.N. Aidit dimuka pengadilan Negeri Djakarta, Tgl. 24 Februari 1955 (1964)
"The Indonesian revolution and the immediate tasks of the Communist Party of Indonesia" (1964)
Untuk bekerdja lebih baik dikalangan kaum tani (1964)
Dengan semangat banteng merah mengkonsolidasi organisasi Komunis jang besar: Djadilah Komunis jang baik dan lebih balk lagi! (1964)
Kobarkan semangat banteng! - Madju terus, pantang mundur! Laporan politik kepada sidang pleno ke-II CCPKI jang diperluas dengan Komisi Verifikasi dan Komisi Kontrol Central di Djakarta tanggal 23-26 Desember 1963 (1964) / bahasa Inggris: Set afire the banteng spirit! - ever forward, not retreat! - political report to the second plenum of the Seventh Central Committee Communist Party of Indonesia, enlarged with the members of the Central, 1963 (1964)
Kaum tani mengganjang setan-setan desa: laporan singkat tentang hasil riset mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani Djawa Barat (1964)
Perhebat ofensif revolusioner disegala bidang! Laporan politik kepada sidang pleno ke-IV CC PKI jang diperluas tanggal 11 Mei 1965 (1965)
Politik luarnegeri dan revolusi Indonesia (kuliah dihadapan pendidikan kader revolusi angkatan Dwikora jang diselenggarakan oleh pengurus besar Front Nasional di Djakarta) (1965)


Selain itu, sebagian dari tulisan-tulisannya juga diterbitkan di Amerika Serikat dengan judul The Selected Works of D.N. Aidit (2 vols.; Washington: US Joint Publications Research Service, 1961).